Sejak diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945, status Daerah Aceh termasuk sal ah satu keresidenan
dari Propinsi Sumatra yang dîbentuk sejak tanggal 3 Oktober 1945;
dan sebagai kota kedudukan residennya, seperti juga pada masa ko lonial Belanda dan Jepang ialah Kutaraja ( sekarang Banda Aceh ).
Bersamaan dengan itu daerah-daerah yang disebut bunshu dan gun
(masing-masing diperintah oleh Bunshutyo dan Guntyo) dalam wi layah keresidenan Aceh, kembali dinamakan seperti nama pada ma sa sebelum pendudukan Jepang yaitu : Afdeeling dan Onderafdce ling dengan kepala pemerintahannya disebut Asisten- Residen dan
Kontroleur. Kemudian dalam perkembangan berikutnya pada waktu
itu nama kedua daerah tersebut dirobah lagi menjadi Kabupaten
dan Kewedanaan yang masing-masing diperintah oleh seorang Bupa ti dan Wedana Demikian pula daerah-daerah yang dinamakan son dengan kepala pemerintahannya disebut Sontyo (daerah-daerah
Zelfbestuur atau Uleebalangschap pada masa pemerintahan koloni al Belanda; kepalanya itu terdiri dari para Uleebalang yang meme rintah secara tu run-temu nan, tetapi Sontyo yang diangkat Jepang
tidak mesti harus seorang Uleebalang, sehingga status "istimewa"
nya itu dapat dikatakan hilang pada waktu itu ) kembali diakui
sebagai daerah Uleebalang yang diperintah oleh para Uleebalang
( Teuku Chiek, Keujrueun, Bentara dsb ). Tetapi setelah "revolusi
sosial" yang meletus pada awal tahun 1946, status "istimewa" dari
daerah-daerah Uleebalang itu dihapuskan; dan daerah-daerah terse but selanjutnya dijadikan "Negeri" yang diperintah oleh 5 orang
Dewan Pemerintahan Negeri ( Bestuur Comisie ) dan salah seorang
di antara mereka, dipilih atau ditunjuk sebagai Kepala Negeri (da lam perkembangan selanjutnya daerah Kenegerian tersebut dijadi kan sebagai Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Asisten Wedana
yang kemudian disebut dengan Camat ).