Regulasi baru, desa baru. Demikianlah jargon baru setelah Rhadir UU No. 6/2014 tentang Desa, yang mengusung misi
baru: desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejah tera. Melalui rekognisi, subsidiaritas, redistribusi dan demokratisasi,
UU Desa hendak membawa desa bertenaga secara sosial, berdaulat
secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara
budaya. Di hadapan negara, desa mandiri (berdaulat secara politik)
dari imposisi dan mutilasi sektoral, yang tidak hanya menjadi obyek
dan lokasi proyek, melainkan desa dipromosikan menjadi subyek dan
arena pembangunan. Posisi ini mengantarkan perubahan dari pem bangunan yang digerakkan oleh negara (state driven development)
dan pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (community
driven development) ala PNPM Mandiri, menuju pembangunan yang
digerakkan oleh desa (village driven development). Di hadapan
warga, desa menjadi basis modal sosial, basis politik dan pemerin tahan, basis demokrasi dan basis ekonomi. Desa bukan hanya
memberi pelayanan administratif dan bukan pula hanya sebagai
“pemadam kebakaran” ketika muncul masalah. Dalam skema
pembangunan, desa menyediakan pelayanan dasar, mengembang kan aset ekonomi lokal, membangun infastruktur, serta memanfaat kan sumberdaya alam dan linggkungan secara berkelanjutan. Ini
semua niscaya akan memperkuat dan mewujudkan semangat baru:
DESA MEMBANGUN INDONESIA.