Hakekat reformasi intelijen negara adalah menjamin terciptanya
keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi serta
hak-hak sipil, yaitu: dinas intelijen negara tetap diperlukan untuk
mengantisipasi munculnya ancaman bagi keamanan nasional,
sementara kerangka kerja demokratik harus tetap menjadi dasar
bagi pengaturan tugas, fungsi, organisasi, serta kegiatan dinas dinas intelijen. Reformasi intelijen negara diharapkan dapat
mentransformasi karakter dinas-dinas intelijen sebagai organisasi
yang tidak lagi menebar ketakutan di masyarakatnya sendiri, tapi
justru menyediakan kepastian strategis dalam bidang keamanan
nasional.